MENAVIGASI REGULASI PBG DI NEGARA YANG BERBEDA: PERBANDINGAN KASUS STUDI
Menavigasi Regulasi PBG di Negara yang Berbeda: Perbandingan Kasus Studi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Namun, regulasi PBG dapat berbeda-beda di negara yang berbeda. Berikut adalah perbandingan kasus studi regulasi PBG di Indonesia:
- Indonesia: PBG di Indonesia diberlakukan sejak tahun 2020 dan menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
. PBG diberlakukan untuk memastikan bahwa pembangunan gedung dilakukan dengan memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengajuan PBG dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
. Dalam proses PBG, pengawasan dilakukan oleh Dinas Perizinan
. - Amerika Serikat: Di Amerika Serikat, regulasi PBG berbeda-beda di setiap negara bagian
. Namun, umumnya PBG diberlakukan untuk memastikan bahwa pembangunan gedung dilakukan dengan memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengajuan PBG dilakukan melalui Departemen Bangunan Gedung setempat. - Australia: Di Australia, regulasi PBG diberlakukan oleh pemerintah negara bagian
. PBG diberlakukan untuk memastikan bahwa pembangunan gedung dilakukan dengan memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengajuan PBG dilakukan melalui Departemen Bangunan Gedung setempat.
. Hal ini akan memastikan bahwa pengajuan PBG dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selain itu, pemilik gedung juga dapat memanfaatkan sistem informasi yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk memudahkan proses pengajuan PBG.
BACA SELENGKAPNYA :
Apa Manfaat SLF untuk Bangunan Gedung
Audit Struktur pada Pabrik dan Fasilitas Industri: Mengoptimalkan Keamanan Kerja
Mengukur Keandalan Struktur dengan Audit yang Mendalam
Pentingnya Memperbarui Sertifikat Laik Fungsi untuk Gedung Tua di Jakarta
Peran Pemerintah dalam Pengawasan Sertifikat Laik Fungsi di Jakarta
Mengenal Dampak Hukum Tanpa Sertifikat Laik Fungsi di Jakarta
Komentar
Posting Komentar